5 saksi di periksa Kejatisu Terkait dugaan korupsi dan mafia tanah Negara di kab. Langkat

  • Bagikan
img 20220114 wa0078

Dirgantara7Com//Sumut-Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Tim Pidsus Kejati Sumut), secara marathon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi di kawasan suaka margasatwa Karang Gading yang dikategorikan sebagai mafia tanah negara di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak Senin (10/1/2022).

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kamis (13/1/2022) pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi terkait kawasan margasatwa tersebut.

“Dalam pemeriksaan setiap saksi-saksi tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan,” ujar kasiepenkum kejatisu Yos.

Baca juga:  Kapolsek Pancur Batu Kompol Dedy Dharma,SH : Kliwon Bandar Sabu Sibolangit Kami Tangkap Bersama Barang Bukti Sabu 3 Bungkus

Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan bahwa saksi yang diperiksa diantaranya, saksi berinisial DH (Kepala BPN Langkat 2002-2004), R (Ketua Koperasi STM), KS (Eks Ka BPN Langkat 2015, SMT (Eks Kakan BPN Langkat 2012, AH (pemilik lahan).

“Pemeriksaan terhadap lima saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara, untuk menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Kawasan Marga Satwa Karang Gading Langkat dan dapat kita sebut dugaan adanya Mafia Tanah,” tandas kasiepenkum Yos.

Yos menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan guna menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia terkait Pemberantasan Mafia Tanah. Dan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk menindaklanjuti hal ini.

Baca juga:  Orang Tua Korban Geram Dan Kecewa Atas Pelayanan PN Sinjai

“Pemeriksaan saksi-saksi ini untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Bahwa awalnya Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021,” katanya.
Selanjutnya Kejati Sumut secara resmi kemudian telah meningkatkan kasus dugaan korupsi di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021.

Karena diatas Kawasan tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas hektare yang ditanami pohon sawit sebanyak 28.000 pohon, kemudian di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan 60 Sertifikat Hak Milik atas nama perorangan.

Baca juga:  Penegakan Dan Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19  Di Wilayah Hukum Polsek Ciasem Polres Subang

“Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai mafia tanah dengan modus menggunakan nama sebuah Koperasi Petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit tersebut,” kata kasie penkum kejatisu Yos gerald

Sebagai informasi, lanjutnya adapun luas keseluruhan lahan dimaksud mencapai 210 Hektare (Ha) dan ditanami pohon sawit sebanyak 28 ribu pohon. Seharusnya lahan tersebut difungsikan sebagai kawasan hutan bakau (Mangrove).

Red/Sabarudin

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 Buserdirgantara7.com