momoccx

Diduga Mark-up Hingga Rp. 3 Milyar, L-KONTAK Siap Laporkan Proyek Taman Manasik Haji Palopo Tahun 2021.

  • Bagikan
img 20220401 wa0140

Dirgantara 7.Com//Pembangunan Taman Manasik Haji Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 senilai 6 milyar oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo siap dilaporkan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Proyek yang didalamnya dilengkapi dengan Miniatur Ka’bah dan Miniatur Bukit Marwah dan Safa dengan sumber anggaran dari APBD memantik reaksi keras Isnurandi Iskandar, Ketua DPW II L-KONTAK.

Isnurandi menduga, kegiatan proyek yang terindikasi Mark-up anggaran hingga 50% dari nilai kontrak atau sekira Rp. 3.000.000.000,-, tanpa melalui mekanisme Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 69, dan Pasal 70 Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Baca juga:  Seluruh Polsek se-Wilayah Hukum Polres Subang Menggelar Kembali Vaksinasi Presisi, Di UPTD Puskesmas Purwadadi

Akibat adanya dugaan tidak menggunakan tim pengawas teknik dari Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Isnurandi menjelaskan, diduga kuat mengakibatkan terjadinya kerugian negara hingga 50% dari Nilai Kontrak.

“Interpolasi dan Taksasi itu penting untuk menilai berapa besaran anggaran yang dibutuhkan nantinya. Yang melakukan hal itu sudah jelas dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 yakni harus oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Disiplin Pendidikan Bidang Teknik dan memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian PUPR,” jelas Isnurandi.

Dia juga menilai pengawasan teknik oleh Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Cipta Karya guna mencegah terjadinya kemahalan harga (Mark-up) dan penyesuaian terhadap Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

Baca juga:  Imigrasi Lhokseumawe Rilis Buletin Triwulan Loen Meubakti

Dia berharap agar Dinas PU Kota Palopo Bidang Cipta Karya agar tidak mengambil tindakan yang bukan merupakan kewenangannya termasuk mengeluarkan interpolasi secara profesional dan perhitungan aset sehingga dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

“Jika sudah tidak patuh terhadap regulasi yang ada, bisa jadi ilegal yang mengakibatkan terjadinya Maladministrasi,” ungkapnya.

Isnurandi pengajuan permohonan untuk meminta tenaga pengelola teknis kepada Dinas PUTR Provinsi Sulsel Bidang Ciptakarya, mutlak dilakukan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2019 sebagai tindaklanjut dari Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018.

“Pengajuan permohonan itu mutlak dilakukan oleh Dinas PU Kota Palopo ke Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan sebagai OPD yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan,” terangnya.

Baca juga:  Mari, Ramaikan Konser Amal untuk Semeru Bersama Apache13

Isnurandi dan timnya akan segera melaporkan hasil monitoring lembaganya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Rilis/Haerul

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 Buserdirgantara7.com