momoccx

Ketua Umum Poros Rakyat Indonesia Angkat Bicara, Betapa Pentingnya APD Demi Keselamatan Kerja

  • Bagikan
img 20220314 wa0019

Dirgantara7.com//MAKASSAR, Sul-Sel. DPP POROS RAKYAT INDONESIA berharap kepada kementerian tenaga kerja, dan Kementrian pekerjaan umum, lebih memperhatikan keberadaan perusahaan BUMN di Makassar, karena kurang mengakomodir pentingnya APD pada tenaga kerja termasuk Proyek IPAL yang dikerjakan salah satu perusahaan ternama PT WASKITA KARYA, di mana titik koordinat projek dalam skala pembagian B1_C2 dan C3 pekerjaan Ipal yang di tengarai memakan biaya ratusan milyar atau kurang lebih 230 M yang memberikan satu pembelajaran, Senin 14/03/2022.

Ketua Umum POROS RAKYAT INDONESIA M Jafar Sainudin Dg Emba mengatakakan bahwa Begitu banyak aturan yang bijaknya di jadikan rujukan, bukan malah mempertontonkan seakan Perusahaan BUMN tidak paham soal Aturan APD, bahwa dokumen yang ada di berita itu hanya sebagian saja, akan tetapi pada dasarnya banyak fakta di lapangan yang tidak mementingkan APD buat tenaga kerja,”Ungkapnya.

Perusahaan BUMN di skala kepentingan keselamatan tenaga kerja bukan menjadi perioritas, terbukti di lapangan bahwa hampir seluruh pekerja tidak di lengkapi dengan proses pemilahan APD, dimana harus mempertimbangkan kesesuaian jenis APD dengan bahaya yang ada dan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat ditimbulkan.

Baca juga:  Babinsa Monitoring Pembagian BPNT Secara Tunai Di Kantor Pos KCP Blambangan Umpu

APD merupakan cara terakhir untuk melindungi tenaga kerja, Sehingga lakukanlah identifikasi secara benar sebelum menentukan jenis APD yang digunakan seperti pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan bahkan pelindung kaki.

Dalam pekerjaan suatu proyek perlu diterapkan seperti yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1970 perlu diterapkan dalam Pasal 3 ayat (1) butir (f) yaitu Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, Pasal 9 ayat (1) butir (c) yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan, Pasal 12 butir (b) yaitu dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan, Pasal 14 butir (c) yaitu pengurus diwajibkan menyedikan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

Baca juga:  BP Batam Terima Bantuan untuk Pasien OTG Covid-19 dari Yayasan Buddha Tzu Chi Batam

Menurut Permenakertrans No. Per: 01/Men/1981 pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma Alat Perlindungan Diri yang diwajibkan penggunaanya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Kemudian dalam Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 pada pasal 2 menyebutkan memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelanggaraan makanan di tempat kerja.

Selanjutnya dalam Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010 pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengusaha wajib menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi pekerja/buruh di tempat kerja, Pasal 5 menyebutkan pengusaha atau pemgurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan Alat Perlindungan Diri di tempat kerja, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesyai dengan potensi bahaya dan risiko, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen Alat Perlindungan Diri di tempat kerja.

Baca juga:  Kadinkes Subang Beri Bantuan ke Mahasiswi STIESA Derita TBC Kelenjar Dan Autoimun

Humas Waskita Karya saat dikonfirmasi melalui Komunikasi Whatshap oleh tim pencari fakta DPD MAKASSAR POROS RAKYAT INDONESIA Ardiansyah menyatakan bahwa APD khususnya pelindung kaki, kadang sengaja di buka karena kondisi lapangan yang penuh air, sehingga tenaga kerja sedikit mengalami kesulitan kerja,” Ucap Humas Waskita Karya.

Sementara kalau kita merujuk pada aturan K3 seharusnya alasan itu perlu dipertimbangkan, karena kondisi air yang tinggi boleh jadi lebih beresiko buat tenaga kerja yang tidak pakai APD.(Red)

Laporan ; DPD POROS RAKYAT MAKASSAR

Penulis : Abas

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 Buserdirgantara7.com