Sekjen DPP APRI Desak Pemerintah Percepat Regulasi Tentang PERTAMBANGAN RAKYAT Di Kabupaten Buru

logopit 1643641289148

Dirgantara7.Com//Namlea. Pernyataan sikap Sekjen Mewakil DPP APRI pusat Maupun Daerah Kabupaten Buru terkait dengan percepatan regulasi tentang Pertambangan Rakyat agar masyarakat jangan dikejar kejar lagi terkait dengan pengelolaan tambang emas pada wilayah Gunung Botak dan lainya yang berada pada lingkup Kabupaten Buru provinsi Maluku

Imran Malla Selaku Sekjen DPP Apri (Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia)sangat prihatin dengan sering terjadinya kriminal pada pertambangan emas lebih khususnya di wilayah kabupaten buru terjadinya kerusakan lingkungan maupun terjadinya konflik sosial ini

Namun dirinya juga tidak bisa menyalahkan siapa siapa karena ini persoalan perut dan kepentingan hajat hidup orang banyak ditengah tengah munculnya potensi emas,ini kesempatan yang harus di manfaatkan oleh masyarakat untuk hidup ungkapnya

Dengan persoalan tersebut akhirnya beliau mengajak salah satu perwakilan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Amostafa Besan.SH sebagai wakil bupati buru yang masih aktif untuk bersama sama memperjuangan tambang rakyat Dengan cara berkoodinasi dengan pemerintah pusat dijakarta

dan alhasilnya lewat DPP APRI Imran Malla dengan Wakil Bupati Buru telah melakukan pertemuan dengan kementrian ESDM dan kementrian terkait lainnya dijakarta sekaligus melakukan koordinasi dgn komisi VII(pertambangan) untuk menetapkan WIUP dan WPR

Harapannya mohon doa masyarakat kabupaten buru agar dipercepatnya regulasi pertambangan rakyat oleh pemerintah pusat sehingga kita bisa menikmati potensi emas yang ada dinegeri sendiri dengan cara pengolahan secara ramah lingkungan dan bertanggung jawab tambahnya

Rilis(red/eck)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2021 Buserdirgantara7.com