UPTD Samsat Teluk Dalam Nias Selatan AZHARI LUBIS layani relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

  • Bagikan
img 20211116 wa0102

Dirgantara7.Com//Diruang kerjanya Kapala Samsat teluk dalam AZHARI LUBIS mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Sumatra Utara , Melalui UPTD SAMSAT TELUK DALAM memberikan pembebasan denda sanksi administrasi atau denda pokok pajak kendaraan bermotor , pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya , ungkapnya (Selasa 16/11/2021)

Lanjut AZHARI LUBIS , dalam Pengurusan administrasi tersebut ada kelengkapan yang harus disiapkan agar masyarakat tidak kecewa saat mengurus , maka harus menyiapkan berkas , diantaranya ;

1 . KTP asli pemilik
2 . STNK atau SKPD asli
3 . BPKB asli ( jika pergantian STNK )
4 . Kendaraan yang akan di urus untuk
rangka dan nomor mesin.
5 . Kwintansi jual beli.

Dalam pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor ada 4 yang poin yang di perhatikan ;

Baca juga:  Bantu Warga Dimasa PPKM, Kegiatan Bansos Terus Dilaksanakan Jajaran Polres Subang

1. Pembebasan pokok PKB yang tertunggak
Untuk PKB tahun ketiga dan seterusnya.
2. Pembebasan pokok PKB dilakukan
Bersamaan dengan pembayaran PKB
Pada tahun berjalan.
3. Pembebasan pokok PKB tidak berlaku
Untuk kendaraan bermotor yang masih
Menjadi piutang pajak.
4. Pembebasan pokok PKB tidak berlaku
Apabila pembayaran belum dilakukan
Sampai tanggal 30 Desember 2021
Dan harus dilakukan penetapan ulang.

Sedangkan untuk pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya , ada 3 poin yang perlu di perhatikan ;

1. Pembebasan BBNKB untuk penyerahan
Kedua dan seterusnya , diberikan 100
Persen atau menyeluruh.
2. Pembebasan BBNKB untuk penyerahan
Kedua dan seterusnya,diberikan kepada
Kendaraan bermotor yang akan melakukan
Mutasi masuk dari luar provinsi Sumatra
Utara dan mutasi antar kabupaten/kota
Dalam provinsi ( mutasi antar Samsat )
3. Pembebasan BBNKB diberikan dengan
Ketentuan batas waktu surat keterangan
Fiskal paling lama penetapannya
Tanggal 23 Desember 2021.

Baca juga:  Silaturahmi Dengan Keluarga Besar Majlis Ta’lim Baiturahman, Kapolres Subang Ajak Warga Pusakajaya Dan Pusakanagara Jaga Kamtibmas

Seterusnya Kapala SAMSAT TELUK DALAM AZHARI LUBIS , juga menerangkan hal yang diperhatikan dalam pembebasan sanksi administrasi atau denda PKB dan BBNKB , antara lain ;

1. Penghapusan sanksi administrasi PKB
Dan BBNKB diberikan sebesar 100
Persen atau menyeluruh , termasuk
Sanksi administrasi / denda pajak
Progresif.
2. Penghapusan sanksi administrasi / denda
PKB dan BBNKB tidak termasuk bagi
Kendaraan bermotor penyerahan pertama
Atau kendaraan baru.
3. Penghapusan sanksi / denda PKB dan
BBNKB tidak termasuk untu pengenaan
Ubah bentuk.
4. Penghapusan sanksi / denda PKB dan
BBNKB diberikan bagi kendaraan bermotor
Angkutan umum , yang telah memiliki
Badan hukum serta memenuhi
Persyaratan ijin penyelenggaraan
Angkutan umum , dan ijin trayek atau ijin
Tidak dalam trayek sesuai perundang
Undangan yang berlaku.

Baca juga:  Novianto Pjs Desa Waitina ,Masyarakat Dambakan Jalan Aspal

Maka untuk itu kepala SAMSAT UPTD TELUK DALAM AZHARI LUBIS , berharap dapat segera menguruskannya di kantor Samsat yang terletak di jl . Hilitobara teluk dalam kabupaten Nias Selatan . ” Tegasnya ”

Red/ Rumusan Laia

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 Buserdirgantara7.com