Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
BeritaormasNasional

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

buserdirgantara7
135
×

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Sebarkan artikel ini
Screenshot 2022 10 07 12 39 53 36

JAKARTA, –Dirgantara7.com | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan banyaknya kasus korupsi di sektor kesehatan.

Nawawi menyebut, hingga saat ini KPK telah menemukan 210 kasus korupsi di sektor kesehatan yang menimbulkan kerugian Rp 821 miliar.

Hal ini Nawawi sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo di rumah gubernur setempat.

“Kerugian Rp 821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku,” ujar Nawawi, Kamis (6/10/2022).

Nawawi mengungkapkan, kasus korupsi di sektor kesehatan menjadi perhatian khusus KPK.

Sebab, anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk sektor ini begitu besar.

Setiap tahun, kata Nawawi, anggaran kesehatan yang dikucurkan ke pemerintah daerah terus meningkat.

Pada tahun ini misalnya, anggaran kesehatan di seluruh kabupaten maupun kota di Indonesia mencapai Rp 180 triliun.

“KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan, karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini,” ujar dia.

Karena itu, KPK mendorong agar sejumlah lembaga bersinergi mencegah tindak pidana korupsi di sektor kesehatan.

Beberapa lembaga itu antara lain KPK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KPK juga berharap pemerintah daerah meningkatkan penggunaan tools Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan KPK guna memperbaiki tata kelola pemerintah yang rawan korupsi.

“Ada 8 area yang kita intervensi di MCP, mulai dari pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa,” kata Nawawi.

(Red)