Bogor,–Dirgantara7.com // Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Gorontalo bersama unsur Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mengunjungi Balai Kota Bogor, Senin (30/10/2023).
Kunjungan ini bertujuan untuk kaji komparasi implementasi pelaksanaan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu, integrasi layanan primer dan posyandu keluarga.
Ketua TP-PKK Kota Gorontalo, Jusmiati Taha Kiai Demak mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan mempelajari pengelolaan posyandu keluarga di tengah masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara terintegrasi pada semua siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, usia produktif, dewasa, lansia di Kota Bogor.
“Kita mengkaji tiru apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, terutama masalah Posyandu. Ini bagian dari Rakornas untuk menindaklanjuti terkait posyandu dan penanganan stunting,” ujarnya.
Jusmiati mengatakan, keberhasilan posyandu dan penanganan stunting di Kota Bogor bisa dilakukan kaji tiru atau amati, tiru dan modifikasi (ATM) untuk diimplementasikan di Kota Gorontalo. Pasalnya, di Kota Gorontalo baru ada 127 posyandu sementara posyandu di Kota Bogor sudah mencapai 900 lebih posyandu.
“Harapannya apa yang sudah diberikan Kota Bogor dapat diaplikasikan di daerah kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bogor yang sudah bersedia menerima kunjungan kami,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Dody Ahdiat mengatakan, pengelolaan posyandu sekarang ini terus berkembang. Saat ini posyandu tidak hanya sekedar untuk imunisasi bayi saja, namun mencakup semua usia dan fungsi. Atau disebut juga dengan posyandu siklus hidup dan posyandu multifungsi di Jawa Barat.
“Di Kota Bogor ada 754 Posyandu Siklus Hidup dari total 900 posyandu di Kota Bogor atau sekitar 74 persen,” sebutnya.
Ia menerangkan, Posyandu siklus hidup mempunyai tugas dari mulai manusianya nol bulan sampai lansia dilayani di Posyandu tersebut. Sementara posyandu multifungsi, yakni memberikan pelayanan terkait Akte Kelahiran, KIA, KTP dan sebagainya. Pihaknya juga mendorong posyandu untuk menjadi Mandiri karena ada insentif bagi kader Posyandu Mandiri.
“Sejauh ini posyandu di Kota Bogor sudah cukup, namun kader harus ditambah. Jadi sekarang antara kader posyandu dan posbindu masih sama padahal harusnya terpisah karena tugasnya berat,” jelasnya.
(Dede Hanapi)
